Kebijakan Diskon Cukai Tembakau Diniliai Berpotensi Rugikan Negara hingga Rp 2,6 T

Kebijakan Diskon Cukai Tembakau Diniliai Berpotensi Rugikan Negara hingga Rp 2,6 T

NETRALNEWS.COM ::ROKOK


BERITATOTOKITA.INFO - Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho mengeritik Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor 37/2017 tentang Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Sebabnya, aturan ini mengizinkan pabrikan mematok harga rokok di bawah 85 persen dari harga jual eceran (HJE) minimum, asalkan dilakukan tidak lebih di 50 persen kantor wilayah pengawasan Bea dan Cukai.

"Aturan ini menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan berupa Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)," kata Emerson lewat siaran pers diterima, Senin (22/6/2020).

Selain itu, lanjut Emerson, aturan ini juga lebih longgar ketimbang ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 yang terus direvisi hingga PMK 152/2019. Pasalnya, pada aturan tingkat menteri tersebut, harga transaksi pasar rokok dibatasi minimum 85% dari HJE yang tertempel di pita cukainya.

"Jadi secara simulasi, akan ada potensi kehilangan penerimaan negara dari PPh badan industri rokok tahun 2020 akibat kebijakan diskon, termasuk ketentuan 50 persen kantor wilayah pengawasan Bea dan Cukai, mencapai Rp 2,6 T," jelas dia.

Emerson menjelaskan, bahwa angka Rp 2,6 triliun itu didapat dari riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tahun 2019.

"Berdasarkan data sampling 1.327 merek rokok yang dijual di bawah HJE. Hasilnya, negara berpotensi kehilangan PPh badan sebesar Rp 1,73 triliun. Dengan asumsi tahun ini terjadi kenaikan rata-rata 52,1% HTP dan HJE pada segmen SKM dan SPM (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau)," terang Emerson.

Senada dengan Emerson, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengatakan, jika kebijakan diskon rokok tetap dipertahankan, maka potensi penerimaan negara berjumlah triliunan rupiah akan hilang.

Karenanya, Tauhid mendorong agar kebijakan tersebut sebaiknya diatur ulang, bilamana pemerintah ingin meningkatkan penerimaan PPh Badan.

"Maka ketentuan diskon rokok pada Perdirjen 37/2017 beserta ketentuan 50 persen kantor pengawasan Bea dan Cukai perlu dihilangkan," jelas dia.

Namun demikian, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Pande Putu Oka Kusumawardani, menyatakan bahwa ketentuan HTP sebesar minimal 85 persen dari HJE pada PMK 152/2019 sesungguhnya tidak bertujuan untuk mendiskon rokok.


Share on Google Plus

About BERITATOTOKITA

    Blogger Comment
    Facebook Comment
Kebijakan Diskon Cukai Tembakau Diniliai Berpotensi Rugikan Negara hingga Rp 2,6 T | Berita Hangat Totokita - Berita Hangat Totokita