Ragam Tanggapan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, dari Parpol hingga KPK

Ragam Tanggapan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, dari Parpol hingga KPK

Bertentangan dengan Semangat Putusan MA, Perpres Kenaikan Iuran ... 

BERITATOTOKITA.INFO - Iuran BPJS Kesehatan sudah diputuskan naik. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 5 Mei 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini berlaku bagi peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Beragam tanggapan pun bermunculan. Misalnya saja Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat, sehingga mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengiur," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu 14 Mei 2020.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal putusan Mahkamah Agung (MA) dengan perkara nomor 7 P/HUM/2020 yang menyatakan, Presiden Jokowi tak merespons surat rekomendasi yang diberikan KPK untuk mengatasi defisit dalam BPJS Kesehatan.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, surat rekomendasi tersebut diserahkan kepada Jokowi pada 30 Maret 2020 atau sebelum adanya keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, menurut Pahala, hingga kini Jokowi tak menanggapi rekomendasi tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anshory Siregar mengkritisi keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Ia meminta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang revisi perubahan perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang isinya menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan dicabut.

"Pemerintah tidak peka dan terbukti tuna empati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi wabah Covid-19, di mana masyarakat sedang susah dan menderita namun justru menaikkan iuran BPJS Kesehatan," 

Dia menilai pemerintah juga tidak memberikan contoh atau tauladan yang baik dalam ketaatan hukum, padahal keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah sah dan mengikat agar iuran BPJS dikembalikan seperti sedia kala.

"Untuk itu saya Ansory Siregar Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS mengusulkan untuk mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan,"  

Ia menilai di tengah-tengah kegembiraan masyarakat menyambut pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan muncul berita kenaikan lagi, itu sama saja pemerintah tidak peka dan tidak peduli terhadap perasan masyarakat

Senada, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari menilai Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, secara tidak langsung merupakan perbuatan melawan hukum

Sebab, kata Lucy, dalam Perpres tersebut kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan kelas II per 1 Juli 2020.

Anggota Komisi IX DPR RI itu menyebut, menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan Perpres No. 75 Tahun 2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal putusan Mahkamah Agung (MA) dengan perkara nomor 7 P/HUM/2020 yang menyatakan, Presiden Jokowi tak merespons surat rekomendasi yang diberikan KPK untuk mengatasi defisit dalam BPJS Kesehatan.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, surat rekomendasi tersebut diserahkan kepada Jokowi pada 30 Maret 2020 atau sebelum adanya keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, menurut Pahala, hingga kini Jokowi tak menanggapi rekomendasi tersebut

"KPK sudah kirim surat rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS kesehatan, tanpa menaikan iuran. Tapi enggak ditanggapi itu surat," ujar Pahala saat dikonfirmasi.

Dalam surat tersebut, KPK menyatakan telah menyelesaikan kajian tentang defisit pendanaan BPJS Kesehatan. Kajian dilakukan sebagai rangkaian terhadap program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang sudah dilakukan KPK sejak 2014.

Dalam surat itu juga KPK menyinggung soal putusan Mahkamah Agung (MA) dengan perkara nomor 7 P/HUM/2020.

Dalam surat tersebut, setidaknya ada enam rekomendasi yang diberikan KPK kepada Jokowi agar tak menaikan iuran BPJS Kesehatan. Salah satunya yakni dengan menertibkan kelas di rumah sakit.

 




 

 

 

 

 

Share on Google Plus

About BERITATOTOKITA

    Blogger Comment
    Facebook Comment
Ragam Tanggapan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, dari Parpol hingga KPK | Berita Hangat Totokita - Berita Hangat Totokita