Wiranto belum mau menegaskan nama ormas yang akan di cabut izinnya

BeritaTotokita -  Pemerintah saat ini masih fokus payung hukum untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakat (Ormas) yang dinilai bisa mengancam keselamatan negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyebut saat ini pemerintah fokus merampungkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017.

Perppu tersebut akan diserahkan kepada DPR untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.
Pihaknya belum bisa bicara Ormas mana saja yang akan disasar dengan Perppu tersebut.
"Jadi salah kalau menanyakan (ke saya), pak Ormas mana ini pak, nanti, sekarang payungnya dulu di toto, di tata," ucap Wiranto di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013.
Melalui Perppu tersebut, pemerintah berupaya memangkas mekanisme pencabutan keabsahan Ormas.
Kini bermodal Perppu, kementerian terkait yang memberikan keabsahan Ormas bisa mencabut keabsahan Ormas tanpa melalui pengadilan.
"Nanti para pimpinan lembaga-lembaga terkait atau lembaga-lembaga terkait dengan masalah perizinan Ormas, nanti punya payung undang-undang, ini kemudian akan melihat menyelidiki, meneliti, ormas mana yang kira-kira sudah mulai membahayakan keselamatan nasional," jelasnya.
Menurut Menkopolhukam, Perppu tersebut dikeluarkan untuk menghadapi kegentingan yang saat ini terjadi.
Saat ini, dikatakannya, banyaknya kelompok yang mengancam keadulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas menurut Wiranto kurang layak untuk dijadikan payung hukum dalam menghadapi situasi saat ini.

Siapa yang disasar pemerintah, Wiranto tidak pernah menyebutkan setelah mengumumkan Perppu tersebut pekan lalu.
Namun, Mei 2017, Wiranto mengumumkan bahwa pemerintah akan membuarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.
Salah satu alasannya, karena HTI mengusung konsep khilafah yakni kepemimpinan sesuai ajaran Islam.
Walaupun menurutnya yang berwenang menyusun daftar Ormas bermasalah adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mengakku sudah menyusun daftar tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Tito Karnavian mengatakan Polri sudah menyampaikan data-data ormas bermasalah yang disusun Polri kepada Menkopolhukam.
Namun, Kapolri tidak menyebut identitas ormas yang ia sampaikan kepada Wiranto.






REFFERAL 1.5 UP TO 4%
ayo buruan discount besar besaran
2D: 29%
3D: 59%
4D: 66%
Untuk mendaftar


Share on Google Plus

About Any Huang

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Wiranto belum mau menegaskan nama ormas yang akan di cabut izinnya | Berita Hangat Totokita - Berita Hangat Totokita