Persoalan Jemput Paksa Miryam, Kapolri Jendral Tito: Ini Bukan Kasus Pidana, Pansus Politik

Beritatotokita - Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan dengan tegas mengenai penolakan penjemputan paksa Miryam S Haryani didasari pada hukum pidana. Penjemputan paksa dalam konteks Pansus Angket KPK bukan dalam proses pidana.

"Yang ada surat perintah membawa proyustitia langkah proses pidana. Ini bukan proses pidana, ini politik legislatif, persoalannya itu," ujar Tito kepada wartawan di gedung PTIK, Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2017).

Kapolri menegaskan, bekerja dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangakan aturan dalam UU MD3, Pasal 204 dan pasal 2005, tidak dalam konteks ranah pidana untuk peradilan.

"Selama ini di Polri adalah acara KUHAP. KUHAP itu upaya paksa penangkapan, apalagi penyanderaan. Penyanderaan sama saja dengan penahanan. Itu acaranya harus proyustitia, dalam artinya dalam rangka untuk peradilan. Ini ada polemik mengenai pendapat hukum ini," ujar Tito.

"Karena itu, Polri berpendapat karena acara MD3 itu tidak jelas bentuknya, apakah surat perintah penangkapan atau apa. Apa surat perintah membawa paksa atau apa. Kalau penyanderaan, apakah ada surat perintah penyanderaan. Nah, ini yang belum jelas karena dalam bahasa hukum kami tidak ada," papar Tito.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska menyebutkan Kapolri Jendral Titio karnavian bisa membantu Pansus untuk menjemput paksa Miryam S Haryani dari ruang tahanan KPK, dengan cara Kapolri mengeluarkan peraturan internal kepolisian / peraturan Kapolri, ungkap Risa.

"Hal ini bisa dilakukan dengan cara menerbitkan perkap atau surat edaran dari Kapolri agar pihak kepolisian dapat membantu Pansus Angket memanggil pihak-pihak yang dinilai perlu untuk dihadirkan," kata Risa di gedung DPR, Selasa (20/6). 
Share on Google Plus

About Angel Anastasya

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Persoalan Jemput Paksa Miryam, Kapolri Jendral Tito: Ini Bukan Kasus Pidana, Pansus Politik | Berita Hangat Totokita - Berita Hangat Totokita